Gambaran Tingkat Cakupan dan Kondisi Sarana Prasarana Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Indramayu

A. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

Adapun gambaran mengenai kondisi umum wilayah Kabupaten Indramayu (Indramayu Dalam Angka, 2018), adalah sebagai berikut :

  1. Batas Wilayah                    
  • Sebelah Utara      :    Berbatasan dengan Laut Jawa
  • Sebelah Selatan   :    Berbatasan dengan Kababupaten Cirebon, Sumedang dan Majalengka
  • Sebelah Barat      :    Berbatasan dengan Kabupaten Subang
  • Sebelah Timur     :    Berbatasan dengan Laut Jawa dan Kab. Cirebon
  • Luas Wilayah       :    2.099,42 Ha
  • Kependudukan    :  Secara administratif  Kabupaten Indramayu mempunyai 31 kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan. (2018)
  • Jumlah penduduk     :    1.853.033  jiwa
  • Laki-laki       :      930.883 jiwa
  • Perempuan    :      922.150 jiwa

B. Gambaran Tingkat Cakupan dan Kondisi Sarana Prasarana Pelayanan Kebersihan di Kabupaten Indramayu

Timbulan sampah di Kabupaten Indramayu pada akhir tahun 2018 adalah sebesar  1.070 Ton/hari sedangkan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu melalui penanganan sampah sebesar 426,90 Ton/hari (penanganan 39,86 %) dan pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui Bank sampah, TPS 3R, TPST sebesar 67,30 Ton/hari (pengurangan 6,28 %). Secara kewilayahan  pelayanan persampahan meliputi  24 (dua puluh empat) kecamatan sudah terlayani  dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Untuk mengelola potensi persampahan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pengelola persampahan di Kabupaten Indramayu memiliki sarana dan prasarana pengolahan sampah dengan jumlah dan kondisi sebagai berikut :

1. Sarana Pengangkut Sampah

Sarana pengangkutan sampah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah Armroll truck 34 unit, Dump truck 15 unit  dengan perincian sebagai berikut :

  • Armroll Truck berjumlah 34 unit, truck ini harus dilengkapi dengan kontainer sebagai bak tempat menyimpan sampah, dilengkapi sistem hidrolis untuk menaikkan dan menurunkan kontainer.

Gambar 1. Armroll Truck

  • Dump Truck berjumlah 15 unit, truck ini dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat dan menurunkan bak dibelakang truck.

Gambar 2. Dump Truck

  • Sepeda Motor Roda Tiga berjumlah 44 unit, kapasitas angkut 1 m3, berfungsi untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA pada daerah pelayanan yang tidak terjangkau truck, dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat dan menurunkan bak dibelakang motor

Gambar 3. Sepeda Motor Roda Tiga

  • Gerobak Sampah 262 unit, kapasitas angkut 1 m3, berfungsi untuk mengangkut sampah dari permukiman dan jalan ke TPS

Gambar 4. Gerobak Sampah

2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah

TPS berfungsi untuk menampung sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, yang terdiri dari :

  • Landasan Kontainer berjumlah 86 unit

Gambar 5. Transfer Depo

  • Kontainer berjumlah 112 unit.

Gambar 6. Kontainer

3. Sarana pendukung lainnya :

A. Kendaraan pengolahan sampah di TPA

  • Bulldozer berjumlah 1 unit, berfungsi untuk mendorong, meratakan dan memadatkan sampah maupun tanah penutup termasuk penyiapan sel sampah dan pekerjaan tanah lainnya.

Gambar 7. Bulldozer

  • Excavator berjumlah 2 unit. berfungsi untuk menggali tanah dan menyiapkan tanah cadangan penutup.

Gambar 8. Exavator

  • Loader berfungsi untuk menggali tanah lunak, memuat hasil pemotongan ke atas truck dan mengangkut material pada jarak tidak lebih dari 50 m.

Gambar 9. Loader

B. Alat Pengolah sampah organic (Kompos) yang terdiri dari :

  • Pencacah sampah organik, berjumlah 1 unit, yang berfungsi untuk memotong/mencacah sampah organik agar proses kompos berjalan dengan cepat.

Gambar 10. Pencacah Sampah Organik

  • Conveyor, berjumlah 1 unit, berfungsi untuk memindahkan sampah organik yang siap diproses.

Gambar 11. Conveyor

  • Pengayak Sampah, berjumlah 1 unit, berfungsi untuk mengayak/menyaring sampah yang sudah menjadi kompos agar lebih halus.

Gambar 12. Pengayak Sampah

  • Komposter Rumah Tangga, berjumlah 187 unit, berfungsi untuk memproses sampah organic menjadi kompos yang ditempatkan di lingkungan perumahan/permukiman.

Gambar 13. Komposter Rumah Tangga

Adapun anggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu untuk mengelola persampahan sebagian besar berasal dari APBD kabupaten yaitu rata-rata pertahun sebesar ± Rp. 27 Milyar  dan dipergunakan untuk pengadaan  sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, PeningkatanOperasional dan pemeliharaan pengelolaan persampahan. 

4. Kondisi Faktual Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Indramayu

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Indramayu sebagian besar masih dilakukan dengan sistem kumpul, angkut dan buang atau end of pipe, dimana hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

  1. Sampah dikumpulkan yang dalam pelaksanaannya tergantung dimana sampah tersebut berasal, untuk sampah yang ada dimasyarakat (perumahan) dikumpulkan secara swadaya, sampah yang ada di pasar dikumpulkan oleh pengelola pasar dan sampah yang ada di jalan dikumpulkan oleh para penyapu yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup.
  2. Sampah yang telah terkumpul tersebut kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) terdekat.
  3. Selanjutnya sampah yang ada di TPS secara rutin dan berkala diangkut ke TPA oleh Truck pengangkut sampah untuk jalan-jalan besar di wilayah kota dan motor roda tiga untuk jalan-jalan kecil atau gang yang tidak bisa dijangkau oleh Truck.
  4. Sampah yang dibuang di TPA, kemudian akan dikelola secara Controlled Landfill atau Open Dumping, dimana bila dikelola secara Controlled Landfill maka sampah yang telah menumpuk di TPA akan diratakan dan sedikit ditimbun dengan tanah secara berkala sekurang-kurangnya seminggu sekali, sedangkan bila dengan cara Open Dumping maka sampah yang dibuang dibiarkan menumpuk dan hanya sesekali diratakan apabila dirasa perlu karena sudah menumpuk terlalu tinggi.

Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara tersebut akan menimbulkan masalah yaitu

  1. Beban TPA sangat tinggi, karena semua sampah akan dibuang ke TPA, padahal di sisi lain luas lahan TPA sendiri terbatas, dengan demikian umur rencana TPA akan menjadi tidak lama sehingga perlu terus dan segera dilakukan perluasan TPA atau mencari lahan baru untuk dijadikan TPA.
  2. Biaya operasional yang dibutuhkan sangat tinggi, karena untuk mengelola keseluruhan sampah diperlukan sarana dan prasarana yang banyak serta akan terus bertambah kebutuhannya seiring dengan semakin meningkatkannya jumlah timbulan sampah akibat pertambahan jumlah penduduk.
  3. Mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan yang semakin besar, karena sampah yang dibuang terutama di TPA akan mencemari tanah, air dan udara.
  4. Membutuhkan sumber daya pengelola yang besar.
  5. Kurang memberi kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam mengelola sampah.

Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah mengubah paradigma pengelolaan sampah sehingga lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat dengan cara memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dimana pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang atau disebut juga 3R (Reduce, Reuse dan Recycle, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Keuntungan dari paradigma baru ini adalah :

  1. Mengurangi beban TPA, karena ada upaya untuk mengurangi jumlah sampah (3R) mulai dari sumbernya, sehingga pada akhirnya sampah yang sampai di TPA berjumlah sangat kecil atau disebut pula dengan prinsip Zero Waste.
  2. Biaya operasional pengelolaan sampah semakin rendah, karena semakin kecil jumlah sampah yang ditangani akibat adanya 3R, maka semakin sedikit pula sarana dan prasarana yang digunakan sehingga biaya operasional pun semakin rendah.
  3. Mengurangi beban pencemaran, karena di TPA sistem pengelolaannya tidak lagi Controlled Landfill atau Open Dumping, tapi diubah menjadi Sanitary Landfill yang lebih ramah lingkungan.
  4. Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengelola sampah tidak banyak, karena sampah yang ditangani sedikit sehingga membutuhkan tenaga pengelola yang sedikit pula.
  5. Memiliki nilai ekonomis dan membuka lapangan kerja. Dalam hal ini sampah yang dikelola dengan cara 3R akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai barang yang bernilai ekonomi sehingga dengan demikian akan menambah pula lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

5. Kondisi Pelayanan Kebersihan yang diinginkan (Proyeksi ke depan)

 Untuk melaksanakan konsep pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut di Kabupaten Indramayu, maka diperlukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana pengolahan sampah yang ada berupa penyempurnaan dan penyesuaian desain yang meliputi :

  1. TPA akan disempurnakan fungsinya sehingga tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah akhir saja, tapi menjadi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan sistem sanitary landfill serta ada fungsi pengolahan sampah 3R (Recycle, Reduce dan Reuse) beserta peralatan pendukungnya, antara lain mesin pengolah sampah organik (kompos), komposter dll.
  2. Di TPS pun harus ada fungsi pengolahan sampah 3R sebelum sampah masuk ke TPA, sehingga dibutuhkan peralatan pendukung dan penyesuaian desain kontainer dan bak sampah yang mendukung sistem 3R tersebut, yaitu berupa pemilahan sampah yang dibedakan antara sampah organik, anorganik dan sampah B3.
  3. Sarana pengangkut sampah mulai dari DumpTruck, Armrol Truck, Motor roda tiga, gerobak sampah sampai dengan Bin Container penyapu jalan harus disesuaikan desainnya sehingga dapat mendukung berjalannya sistem pengolahan sampah 3R, yang berarti harus sudah ada pemilahan sampah disini.

Disamping upaya perbaikan kualitas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pula upaya peningkatan kuantitas pengelolaan sampah atau dengan kata lain meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan di seluruh Kabupaten Indramayu yang masih belum otimal dimana pada akhir tahun 2108 cakupan Penanganan sampah baru mencapai 39,86 dan Pengurangan sampah 6,28 %.

Untuk mencapai target peningkatan cakupan layanan persampahan tersebut, maka dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana pengolahan sampah termasuk tenaga pekerja pengelolanya yang akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang belum optimal pelayanan persampahannya atau wilayah-wilayah yang belum sama sekali mendapat pelayanan persampahan.