Mewujudkan lingkungan hidup secara selaras, lestari dan optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemantauan lingkungandan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan,serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
  4. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  5. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  6. pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut;
  7. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
  8. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  9. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  11. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  12. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  13. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  14. pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  15. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  16. pelaksanaan koordinasi kegiatan reklamasi lahan pasca tambang;
  17. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  18. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
  19. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan rendah karbon;
  20. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi Rencana Aksi Daerah pembangunan rendah karbon;
  21. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan penerbitan rincian teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan) dalam satu Daerah Kabupaten;
  22. pelaksanaan pemantaian dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu Daerah Kabupaten;
  23. penyusunan kebijakan penerbitan rincian teknis pengumpulan pengankitan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Satu Daerah Kabupaten;
  24. pelaksanaan penerbitan rincian teknis pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
  25. pelaksanaan penerbitan rincian teknis penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
  26. pelaksanaan penerbitan rincian teknis penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten
  27. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu Daerah Kabupaten;
  28. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan serta limbah bahan berbahaya dan
  29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup;
  3. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  4. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  6. pelaksanaan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  7. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  8. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  9. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  10. pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  11. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  13. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  14. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  15. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan;
  16. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  17. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  18. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  19. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  20. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  21. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  22. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  23. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
  24. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
  25. pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  26. pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  27. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  28. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  29. pelaksanaan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  30. pelaksanaan pengembangan materi dan metode pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
  31. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
  32. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  33. pelaksanaan identifikasi kebutuhan serta penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup;
  34. pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, serta penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  35. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  36. pelaksanaan pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
  37. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan kerjasama lingkungan hidup;
  38. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan.Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan dan
  2. konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan;
  4. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  5. pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
  6. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan;
  7. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan;
  8. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  9. pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
  10. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  11. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
  12. pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  13. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  14. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pendapatan domestik bruto (PDB) dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  15. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, pulau/kepulauan, dan ekoregion;
  16. pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup;
  17. pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  18. pelaksanaan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  19. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  20. pelaksanaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  21. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  22. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  23. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  24. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL – UPL), persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup);
  25. pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL – UPL));
  26. pelaksanaan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang ransparan (tim uji kelayakan, tim pakar, dan konsultan);
  27. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
  28. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten:
  29. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pencadangan sumber daya alam;
  30. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  31. pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten;
  32. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Hutan Kota;
  33. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaankeanekaragaman hayati;
  34. pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  35. pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayari diluar kawasan hutan;
  36. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  37. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  38. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  39. pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  40. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan dan konservasi lingkungan hidup serta kajian dampak lingkungan;
  41. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pengelolaan Sampah

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengurangan dan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  3. pelaksanaan perumusan kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan Sampah;
  4. pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingka Daerah;
  5. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  6. pelaksanaan koordinasi pengurangan sampah melalui pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali sampah;
  7. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
  8. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  9. pelaksanaan pembinaan pendaur-ulangan sampah;
  10. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaur-ulangan sampah;
  11. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  12. pelaksanaan koordinasi penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
  13. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  14. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  15. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha/lembaga/instansi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pendaurulangan/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. pelaksanaan perizinan pendaurulangan/pengolahan sampah,pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  22. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  23. pelaksanaan perencanaan fasilitas pendaurulangan sampah/pengurangan sampah;
  24. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah/pengurangan sampah;
  25. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah/pengurangan
  26. pelaksanaan perencanaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  27. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  28. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  29. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Stasiun Peralihan Antara (SPA),dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPAS);
  30. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya
Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan
  2. program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  3. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  4. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
  5. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
  6. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan,
  7. kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
  8. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  11. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
  12. laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
  13. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
  14. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
  2. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
  3. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  4. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  5. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  6. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  7. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi,
  8. pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
  3. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
  4. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
  5. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
Scroll to Top